DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sebanyak 41 SMP swasta yang ada di Kota Padang, belum satu pun yang mengantongi gelar akreditasi. Hal itu disebabkan pengurus yayasan belum mau mengikuti akreditasi. “Pada umumnya pemilik SMP swasta belum mau diakreditasi. Mereka secara administrasi banyak yang belum siap. Sedangkan Dinas Pendidikan tidak mempunyai otoritas untuk masuk ke ranah interen mereka, paling kita hanya bisa masuk pada surat izin sekolahnya saja,” kata Ketua Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kota Padang, Bambang Sutrisno, kemarin.

Adanya gape antara yayasan dengan kepala sekolah (kasek) juga pemicu enggannya sekolah swasta mengikuti akreditasi. Padahal, besarnya wewenang dalam menentukan kebijakan sekolah, memberi peluang bagi sekolah swasta untuk mendapat pengakuan lebih unggul dari sekolah negeri. Bambang menyebutkan akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Masyarakat bisa memperoleh gambaran mutu sekolah.

Penilaian mencakup kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan, sarana prasarana, SDM, pembiayaan, peserta didik dan peran serta masyarakat. Hasil akreditasi terlihat pada peringkat kelayakan. Sekolah yang mengikuti akreditasi akan mendapatkan nilai berdasarkan skor. Skor 85-100 untuk akreditasi A, 70-85 akreditasi B, 56-70 akreditasi C, kecil dari 56 tidak terakreditasi.

SD/MI Swasta

Berbeda dengan saudara tuanya, 16 SD/MI swasta di Kota Padang, telah mengikuti akreditasi. Mereka telah sampai pada tahap visitasi oleh asesor dan kini menunggu penetapan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dalam waktu dekat. “Kemungkinan ada 4 SD/MI yang tidak terakreditasi dari semua SD/MI baik negeri maupun swasta yang mengikuti akreditasi tahun 2008. Sekolah yang tidak mendapatkan nilai akreditasi disebabkan skor mereka kecil daripada 56,” beber Sekretaris UPA Kota Padang, Medianto.

Sumber: Padang Ekspres/(cr2)
Edisi: Rabu, 7 Januari 2009