DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SBY Jamin Angkat Guru Bantu, Pemerintah Beri Toleransi Hingga 2009

Para guru bantu yang sudah termasuk dalam formasi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bisa bernapas lega. Itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin akan mengangkat 163.565 guru bantu yang masuk daftar formasi 901.607 guru hingga akhir Desember 2008. Untuk memenuhi hal itu, pemerintah memberikan toleransi sampai tahun 2009 mendatang.

”Tugas Pemerintah untuk menuntaskan (pengangkatan, Red) hingga tahun 2009 mendatang,” janji SBY dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-63 PGRI, di di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa (2/12) kemarin.

Pemerintah, lanjut Presiden, memberikan bukti bukan janji dengan satu kata dalam perbuatan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Efendi agar menuntaskan pengangkatan guru bantu jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Koordinasikan (pengangkatan guru bantu, Red) dengan Menteri Keuangan,” pintanya pada kedua menteri tersebut.

Pada Desember 2004 silam, SBY menetapkan guru sebagai profesi. Semenjak itu pula, pemerintah mulai berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan guru dalam berbagai kebijakan keuangan. Itu dibuktikan dengan lahirnya Undang Undnag (UU)  Nomor 14 tentang Guru Dan Dosen.

Bulan Juli 2008, Presiden Susilo melanjutkan kebijakannya dengan melahirkan peraturan yang penting yaitu Peraturan Pemerintah No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 47 tentang Wajib Belajar 9 tahun. Selain itu pemerintah juga membuktikan komitmen dengan memenuhi anggaran pendidikan senilai 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009. Terkait hal itu SBY berjanji bahwa proporsi anggaran untuk pendidikan itu tak akan terpengaruh krisis global.

”Meskipun dewasa ini dunia alami krisis keuangan dan berdampak pada APBN, tapi komitmen anggaran 20 persen tetap dijalankan,” kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Ia mengatakan tidak semua sektor mendapat anggaran yang besar. Karena itu, alokasi 20 persen anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tepat sasaran, efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan. ”Gunakan peningkatan anggaran untuk benar-benar meningkatkan kapabilitas dan profesional dari guru,” kata Presiden.

Mendikas Bambang Sudibyo menyatakan Pihaknya akan  berusaha meningkatkan kualitas guru dengan memberikan sertifikasi secara bertahap. Selain itu, beban kredit kesetaraan juga akan diturunkan. ”Diusulkan pengakuan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dalam pengajaran di sekolah,” katanya. Guru yang akan meraih gelar D4 atau S-1 bisa memperoleh sistem kredit semesternya dari karya inovatif, pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan mandiri. (***)

Sumber: Padang Ekspres/ JPNN
Edisi: Rabu, 3 Desember 2008