DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen merupakan keharusan sesuai amanat undang undang. Namun, anggaran yang besar bukan jaminan kualitas pendidikan meningkat. Harus ada grand design pendidikan sehingga anggaran yang besar terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

Demikian diungkapkan Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Harian Pagi Padang Ekspres St Zaili Asril, dalam diskusi dengan Komisi IV DPRD Sumbar di ruang khusus DPRD, kemarin. Grand design itu, kata Zaili tidak disusun secara sepihak oleh Dinas Pendidikan tetapi melibatkan tim konsultan ahli dari berbagai kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.

“Jadi arah pendidikan Sumbar untuk 20 tahun ke depan sudah jelas. Konsultan yang terlibat di dalamnya tidak hanya berasal dari satu keahlian tetapi interdependen. Grand design ini nanti yang dijabarkan dalam bentuk program lima tahunan dan lebih teknis lagi program tahunan. Jadi setiap program terukur,” bebernya.

Rumusan grand design sebelum ditetapkan harus dipresentasikan ke publik untuk mendapatkan masukan konstruktif. Tim konsultan ahli dalam menyusun proposal grand design harus didukung sejarah, fakta, dan data Dinas Pendidikan Sumbar. Proposal ini yang akan ditawarkan ke kepala daerah untuk disetujui secara resmi sebagai acuan daerah.   

Peran tim konsultan ahli, lanjut Zaili, tidak sekadar menyusun grand design tetapi juga melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali atau midterm review dan memberikan teknikal asistansi. Jadi tingkat kesuksesan program itu, tidak diukur sendiri oleh dinas. Pola ini, kata Zaili, pernah diterapkan Sumbar di masa pemerintahan Harun Zein Datuk Sinaro.

Dalam pelaksanaannya, terang Zaili, tidak bisa menggunakan sembarang orang tetapi memiliki komitmen untuk menjalankan proposal yang ditawarkan tim konsultan ahli. Karena itu, fit and proper test terhadap setiap pejabat yang akan menempati posisi kepala dinas mutlak dilakukan. Namun Zaili mengingatkan, tes itu bukan untuk mengukur tingkat intelektualitas, tetapi mencari figur yang tepat untuk bekerja pada suatu jabatan, dan sesuai dengan situasi tertentu.

Ketua Komisi IV Guspardi Gaus menegaskan pihaknya selalu membuka ruang komunikasi dengan semua pihak untuk menerima masukan dalam pengembangan Sumbar terutama untuk pengembangan pendidikan. Melalui diskusi tersebut katanya DPRD akan memiliki “amunisi” lebih dalam mengkritisi dan memberikan masukan konstruktif terhadap setiap program dinas.

Ia juga berharap dengan SOTK baru bisa percepatan realisasi program bisa dilakukan. Namun menurut Guspardi agar anggaran tepat sasaran tetap harus dilakukan pemetaaan persoalan dan kebutuhan sehingga dinas bekerja berdasarkan skala prioritas. Selain itu, ia menyarankan dinas di provinsi harus memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota sehingga setiap program bisa sinergi.

TVRI dan Antara-Sumbar

Dalam diskusi itu, Zaili juga menyinggung rencana Gubernur Sumbar yang akan membantu TVRI dalam pengadaan satelit. Menurut Zaili, hal itu kurang tepat. Sebab, masalah mendasar TVRI itu bukan karena belum adanya satelit, tapi banyaknya pemancar yang rusak. Sehingga, siaran TVRI tak bisa ditangkap dengan baik di daerah-daerah di Sumbar.

“Tak masalah gubernur membantu TVRI. Tapi sekarang, yang sakit itu jantung, yang diobati malah paru-paru. Seharusnya, gubernur membantu memperbaiki pemancar TVRI, sehingga masyarakat yang tidak punya parabola bisa menyaksikan siaran TVRI,” kata Zaili.

Ia menunjuk sejumlah pemancar TVRI yang butuh perbaikan, seperti pemancar di Pandaisikek yang berkapasitas 5.000 watt, tapi yang berfungsi hanya 150 watt. Begitu pula pemancar di Puncaklawang, yang sekarang sudah mati total. “Padahal Porprov yang akan digelar di Agam, akan disiarkan melalui TVRI. Kalau pemancarnya rusak, disiarkan pakai apa,” Zaili mempertanyakan.

Sementara itu, rencana Gubernur Sumbar yang akan membantu situs berita www.antara-sumbar.com pun menurut Zaili kurang efektif. Sebab, Pemprov Sumbar telah memiliki situs sendiri yakni www.sumbarprov.go.id. Semestinya, kata Zaili, Pemprov Sumbar memaksimalkan situs berita milik Pemprov Sumbar tersebut.

“Sebab itu salah satu bagian mewujudkan e-government. Situs www.sumbarprov.go.id bisa menjadi bank data. Sehingga kalau wartawan, peneliti, dan siapa pun yang butuh data, tak perlu datang ke instansi-instansi pemerintah. Cukup berkomunikasi lewat situs tersebut. Karena itu, kalau gubernur tetap membantu www.antara-sumbar.com, akan muncul kecurigaan.” (geb)

Sumber : Padang Ekspres edisi Rabu / 19 November 2008