Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengalokasikan dana sebesar Rp34 miliar lebih setiap tahun anggaran untuk pemberdayaan sekolah swasta, hal itu dimulai pada tahun 2009.
"Sekolah swasta yang akan diberikan dana pemberdayaan itu mulai dari jenjang SD hingga SMTA, bahkan perguruan tinggi jika ketersediaan dana memungkinkan," kata Kabag Humas Setda NTB, Andy Hadianto di Mataram, Minggu(12/10).
Menurut dia, kebutuhan dana pemberdayaan sekolah swasta sebesar Rp34 miliar lebih itu merupakan hasil rumusan tim terpadu, termasuk didalamnya kalangan akademisi yang didukung konsultan dari Badan Kerjasama Teknik Jerman atau Deutsche Gesellt Chaft Fur Technice Zusammenrtbert (GTZ).
GTZ juga melaksanakan program pembangunan diwilayah NTB, termasuk membantu Pemprov NTB menyusun pengelolaan keuangan daerah.
Tim perumus ditugaskan Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi untuk menyusun skema pembiayaan pendidikan gratis, termasuk kebutuhan anggaran untuk pemberdayaan sekolah swasta.
Skema pembiayaan pendidikan gratis itu merupakan tindaklanjut dari program unggulan gubernur dan Wagub NTB periode 2008-2013 yakni peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas.
"Dana pemberdayaan sekolah swasta yang mencapai Rp34 miliar itu dimaksudkan mengurangi kesenjangan antara sekolah swasta dengan negeri," ujarnya.
Sesuai rumusan skema pembiayaan, sekolah swasta setingkat SD dialokasikan dana pemberdayaan sebesar Rp12,5 miliar setiap tahun dengan jumlah sekolah sasaran sebanyak 638 unit.
Sekolah swasta setingkat SMP diberikan dana pemberdayaan sebesar Rp17,5 juta setiap tahun dengan jumlah sekolah sasaran sebanyak 696 unit.
Sementara sekolah swasta setingkat SMTA diberikan dana pemberdayaan sebesar Rp22,5 juta setiap tahun dengan jumlah sekolah sasaran sebanyak 439 unit.
"Dana pemberdayaan sekolah swasta diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah swasta dengan negeri yang selama ini cukup menyolok," ujarnya.
Hadianto menambahkan, agar kucuran berbagai dana pemberdayaan dibidang pendidikan mencapai sasaran yang diinginkan, maka akan dibentuk forum peduli pendidikan ditingkat kecamatan.
Forum itu bertugas melakukan pengkajian sasaran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pendidikan seperti beasiswa, Biaya Operasional Sekolah (BOS), dana pemberdayaan sekolah sekaligus berfungsi sebagai pusat pengaduan masyarakat.
"Forum peduli pendidikan ditingkat kecamatan itu akan didanai APBD NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta perkecamatan setiap tahun," ujarnya. (Ant/OL-01)
Sumber : Media Indonesia edisi Minggu / 12 Oktober 2008 |
