DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua Komisi X DPR-RI Irwan Prayitno mengatakan, pendidikan gratis yang ditonjolkan lima calon wali kota dan wakilnya dalam kampanyenya jelang Pilkada, merupakan hal yang wajar. Sebab anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) memang sudah mengalokasikan dana besar untuk sektor pendidikan.

”Tapi calon harus mencari tambahan lain, sehingga benar-benar tak ada pungutan di sekolah. Sehingga benar-benar manfaatnya bagi rakyat,” ungkap Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin, menyinggung konsep dan materi kampanye yang dibawakan para calon kepala  dalam menggaet dukungan rakyat.

Irwan menyebutkan, sesuai amanat konstitusi telah mengharuskan pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD-nya.

Tak kurang dari Rp224 triliun telah dianggarkan dalam APBN untuk pendidikan. Pengalokasiannya, menurut Irwan disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah (Pemda) untuk pendidikan. Jika alokasinya besar, otomatis dana pusat yang akan didampinginya juga besar.

Sejauh ini, lanjut Ketua Komisi X DPR-RI, walaupun pemerintah daerah telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen, dinilainya belum sepenuhnya. Sebab, anggaran 20 persen tersebut menurutnya digabung dengan DAK dan anggaran lainnya dari APBN. “Kalau pemerintah telah benar-benar menganggarkan sebesar amanat konstitusi pendidikan gratis itu bukan mimpi lagi yang laris untuk dijual pada kampanye,” lanjutnya.

Ia menekankan, peranan Pemda sangat penting untuk menunjukkan komitmennya mendukung kebijakan ini. ”Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengikuti anggaran pendidikan dari APBD sebesar 20 persen. Ini kan tidak. Anggaran 20 persen yang mereka (Pemda, red) maksud digabungkan dengan DAK yang notabene berasal dari pusat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada alasan dari Pemda mengatakan ketiadaan dana untuk pendidikan. Target, wajar 9 tahun sudah harus benar-benar gratis. Yang perlu diperhatikan dan diawasi adalah pungutan. “Kalau dikampanyekan tidak adalagi pungutan di sekolah-sekolah itu baru wajar. Kalau perlu diatur dengan SK Pemda yang disesuaikan dengan kondisi orangtua murid. Jika masih bersikeras melebihi itu, Pemda bisa menindak tegas kepala sekolah,” lanjutnya.

Selain BOS dan alokasi khusus untuk pembangunan fisik, saat ini pemerintah juga menganggarkan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOM). Sedemikian besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan, menurut Irwan sudah seharusnya pendidikan gratis tidak sebatas kampanye saja.

“Saya merasa lucu saja jika masih ada kepala daerah yang mengkampanyekan pendidikan gratis dalam kampanye pemilihannya. Sebab, tanpa mereka usahakan pun, anggaran untuk pendidikan gratis tersebut sudah cukup,” tukasnya. (dy)

Sumber : Padang Ekspres edisi Kamis / 9 Oktober 2008