SAAT ini, membayar uang sekolah dan uang pembangunan untuk satu atau dua orang anak, sudah terasa sulit bagi mayoritas orang tua murid. Namun, bagaimana dengan Hj Syafitri Syafri yang memiliki 70 orang anak asuh, di Panti Asuhan H Syafri Moesa.
Menurutnya, mayoritas anak asuhnya sekolah di SDN 21 Lubuak Kilangan Padang. Tiap tahun, dia harus menanggung pembayaran uang pembangunan seluruh anak asuhnya. Berat memang. Tapi, membayar uang pembangunan sudah menjadi keharusan baginya. Katanya, lebih dari 50 persen siswa di sekolah itu adalah anak panti. “Bagaimana kami tidak akan membayar.
Bisa-bisa sekolah itu tidak beroperasi, karena mayoritas siswanya murid saya,” ujar Syafri Moesa saat dikunjungi Anggota DPRD Padang dari Fraksi PAN Heri Ramadhan BSc pekan lalu. Pada dasarnya, Syafri sangat menginginkan Pemko dapat menggratiskan biaya sekolah anak-anaknya. Dia menyebutkan, untuk membiayai makan sehari-hari dan kebutuhan pakaian anak-anak itu saja, dia sudah sangat kesulitan. Beberapa kali, pengurus panti itu sudah mendapatkan “angin surga” untuk biaya pendidikan anak khusus panti.
“Sekarang, kami masih membayar, meski setengah dari biaya seluruhnya. Tapi, itu juga masih sangat memberatkan,” katanya yang juga mengasuh beberapa siswa SMP dan SMA juga dalam kondisi yang sama. “Kalau benar digratiskan, kami semua akan sangat berterima kasih pada pemerintah.” Ada kabar gembira yang menyeruak dari mulut Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar MSi, saat menjamu ratusan anak-anak panti asuhan di kediamannya. Katanya, tahun anggaran 2009, Pemko merencanakan pembebasan biaya sekolah bagi seluruh anak Panti Asuhan yang ada di Kota Padang.
“Tahun 2009 nanti, kita akan membebaskan anak panti dari segala pungutan biaya. Namun, hal ini hanya akan didapat jika yang bersangkutan sekolah di sekolah negeri. Bagi yang bersekolah di swasta, tidak akan merasakan program ini,” ulas Fauzi Bahar yang bakal maju kembali di Pilkada 2009 mendatang. Saat ini, tercatat 21 Panti Asuhan berdiri di Kota Padang dengan jumlah anak asuh sekitar 900 orang. Sedangkan tujuan Pemko untuk membebaskan biaya sekolah bagi anak panti, agar anak-anak panti bisa belajar tenang tanpa memikirkan biaya yang akan mereka keluarkan.
Meski walikota sudah menggembar-gemborkan hal itu, pastilah pada akhirnya harus dimasukkan dalam APBD 2009. Pertanyaannya, apakah dana untuk menggratiskan uang sekolah bagi anak-anak panti itu sudah masuk dalam nota keuangan APBD 2009. Mari kita tunggu bersama-sama. Sebelum janji walikota itu bisa direalisasikan, bagaimana para wakil rakyat melihat hal ini. Berikut petikannya. (*)
Sumber : Pos Metro Padang edisi Kamis / 18 September 2008 |
