DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Munculnya pungutan yang mencapai Rp30 ribu dalam pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1429 H mendapat perhatian DPRD Kota Padang. Ketua Komisi D DPRD Padang Sahbuddin BSW kepada koran ini menduga pungutan itu muncul karena dana Rp1 juta yang diberikan Pemko kepada masjid dan mushalla, tidak mencukupi untuk operasional menyelenggarkan pesantren Ramadhan.

“Namun, penyelenggara pesantren ramadhan seharusnya tidak melakukan pungutan yang bisa memberatkan orangtua murid. Masjid dan mushalla harus menggalang dana dari masa sebelum ramadhan sehingga  tidak terjadi seperti sekarang. Di sisi lain Pemko harus meningkatkan anggarannya,” katanya.

Dari pantauannya pada sejumlah masjid dan mushalla, memang kondisi keuangan tempat ibadah umat Islam itu tidak mencukupi untuk membayar biaya operasional pesantren. Mulai dari membayar honor guru, instruktur dan biaya lainnya. “Saya melihat, ada guru-guru yang didatangkan dari tempat yang cukup jauh. Mereka mengajar selama 3 shiff. Jadi, wajar kalau biayanya kurang,” lanjut Sahbuddin.

Ke depan, katanya, masing-masing masjid dan mushalla harus mempersiapkan keuangan untuk mengadakan ajang tahunan ini. Program untuk menggalang dana harus dilakukan selama setahun. “Kalau sekarang, sudah Ramadhan baru cari dana, tentu akan kesulitan. Saya rasa, banyak orang yang bersimpati dengan program ini dan mau mengeluarkan sedikit rezekinya,” ujar Sahbuddin.

Dari keuangan Pemko Padang (APBD), saat ini terdapat Rp2,5 miliar. Untuk 2009, Pemko Padang juga diharapkan memasukkan anggaran yang lebih tinggi lagi, agar tidak memberatkan siswa lagi. “Kalaupun tidak mampu memenuhi 100 persen keuangan pelaksanaan pesantren ini, paling tidak anggarannya sudah ditingkatkan hampir mencukupi,” pungkasnya. (arzil)

Sumber : Padang Ekspres edisi Kamis / 4-09-2008