DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Meski demikian, persentase anggaran pendidikan belum bisa mencapai 20 persen dari total penerimaan seperti tercantum dalam UUD 1945.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah penerimaan negara belum maksimal dan kebutuhan pembayaran utang juga masih sangat besar.

Demikian disampaikan Wapres Kalla saat menerima 500 guru alumni program pelatihan guru kerja sama PT Telkom dan Republika di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (2/7). Hadir dalam acara itu, antara lain, Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah, Pemimpin Redaksi Republika, dan staf Wapres Kalla.

Pelan-pelan dinaikkan

Menurut Wapres, volume APBN 2008 saat ini hampir mencapai Rp 1.000 triliun atau sekitar Rp 850 triliun.

”Angka Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun bisa saja dicapai jikalau pendapatan negara besar sehingga volume APBN bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Pendapatan akan menjadi besar kalau ekonomi tumbuh,” tutur Wapres.

”Pelan-pelan kita menaikkan anggaran pendidikan 20 persen. Sekarang memang belum tercapai 20 persen, namun nominalnya sudah tinggi sekali,” ujar Wapres Kalla.

Dalam catatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, besaran nominal anggaran pendidikan saat ini mencapai Rp 45,3 triliun atau sebesar 15,6 persen.

Untuk tahun anggaran 2009 mendatang, nominal anggaran pendidikan dirancang sebesar Rp 51,5 triliun atau 17,5 persen. Menurut Wapres, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2004 baru mencapai Rp 20 triliun.

”Empat tahun kemudian, tahun 2008 ini, anggarannya meningkat dua kali lipat atau menjadi Rp 45 triliun. Memang persentase anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen karena naik terus juga persentase pos anggaran lainnya, seperti utang dan subsidi,” ucap Wapres.

Pertumbuhan ekonomi

Wapres mengatakan, anggaran pendidikan bisa meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru serta murid sehingga pengetahuan dan teknologi akan berkembang juga.

Lebih jauh Wapres mengatakan, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan serta teknologi yang lebih baik, Indonesia jangan hanya bisa mengirim jutaan TKI ke luar negeri, tetapi juga harus mampu mengirim tenaga ekspatriat ke luar negeri.

”Sekarang ini kemampuan kita hanya bisa mengirim jutaan TKI, padahal negara lain malah mengirimkan 10.000 saja tenaga ekspatriatnya ke Indonesia sehingga jumlah devisa yang diterimanya sama dengan devisa yang kita terima jika mengirim TKI. Kan, lebih baik jika kita mengirim 10.000 tenaga ahli kita saja,” kata Wapres.

Oleh sebab itu, dikatakan Wapres Kalla, para guru harus bisa menghasilkan anak didik yang bisa menjadi tenaga ahli di negerinya sendiri sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi negaranya.

Sumber: Kompas/edisi Rabu/01 Juli 2008/(har)