| Berita / Berita Terkini |
Wawancara Khusus Bersama Kadisdik Sumbar Burhasman Bur
| Oleh arif | ||
| ||
 | ||
| Klik untuk melihat foto lainnya... | ||
| UTAMAKAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
Bila berkaca pada masa lalu, ada nostalgia tentang keberhasilan pendidikan Sumbar. Dulunya Padang pernah menduduki prediket sebagai kota dengan jumlah penduduk melek huruf tertinggi di Indonesia. Sumbar secara keseluruhan juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, sebut saja Hatta, Syahril, Agus Salim, Sutan Syahri, Hamka, dan lainnya, Bahkan pada era tahun 1970, Sumbar merupakan salah satu daerah pengirim guru MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) terbesar ke Malaysia. Tapi sekarang semua cerita itu tinggal romantisme. Kualitas pendidikan Sumbar diakui berbagai pihak akhir-akhir ini mengalami kemunduran. Untuk prestasi pendidikan, Sumbar berada pada urutan delapan belas se Indonesia. Betulkan kualitas pendidikan Sumbar mengalami penurunan? Dan apa saja program-program dari pemerintahan daerah untuk mengatasi hal itu? Berikut petikan wawancara wartawan Padang Ekspres, Romelias Akbar dengan Kepala Dinas Pendidikan Burhasman Bur beberapa waktu lalu dalam rangka menyambut hari pendidikan yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. SEBERAPA PENTING ANDA MELIHAT PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN DI SUMBAR? Pembangunan sektor pendidikan adalah hal yang sangat menentukan, tidak saja bagi masyarakat Sumbar tetapi juga untuk bangsa dan negara. Khusus Sumbar, kurangya potensi sumber daya alam (SDA), otomatis mengharuskan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nya. Kalau tidak tentu generasi selanjutnya akan sulit bersaing di era globalisasi ini. Cuma ini sering tidak disikapi secara parsial. MAKSUDNYA? Masyarakat sering menuntut pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, tanpa memahami dengan benar tentang pendidikan dan aspek-aspek yang terkait dengan peningkatan mutu itu sendiri. Seolah-olah masalah pendidikan hanya tanggungjawab pemerintah semata. MEMANG ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN MUTU APA SAJA? Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003, dijelaskan delapan standar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yakni standar kompetensi dasar, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, semua standar itu harus dipenuhi. APAKAH SUMBAR TELAH MEMENUHI SEMUA STANDAR YANG DIATUR DALAM UU SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003 ITU? Untuk pecapaian seluruhnya saat ini memang belum, tetapi kita akan selalu berusaha untuk menuju kesana. Dan untuk itu butuh kepedulian seluruh pihak, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD), pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Semua orang ke depannya harus terlibat secara proporsional dalam pendidikan tanpa saling menyalahkan. Sebenarnya pasca otonomi daerah, kewenangan peningkatan mutu pendidikan bertumpu di kabupaten/kota. Pihak pemerintahan provinsi hanya berada pada tataran fasilitas, sedangkan pemerintah pusat pada tataran regulasi. Jadi pemerintah kabupaten/kota dituntut lebih proaktif untuk memajukan pendidikan di daerahnya. BAGAIMANA ANDA MELIHAT KESADARAN MASYARAKAT BAHWA PENDIDIKAN BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SAJA? Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat masih berlindung dibalik argumen, bahwa pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah sepenuhnya. Apalagi dengan adanya jargon pendidikan gratis. Nah, kalau gratis siapa yang menanggani tiga sektor yang ada dalam standar pembiayaan. Seperti biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular yang digulirkan oleh pemerintah tiap tahunnya saja, baru mampu memenuhi 20 persen dari keseluruhan biaya operasional sekolah. Artinya biaya untuk pemenuhan seluruh biaya operasional sekolah adalah lima kali dana BOS, lalu bagaimana dengan yang lain? Jadi mindset seperti ini yang butuh proses untuk mengubahnya. DARI 20 PERSEN ANGGARAN PENDIDIKAN YANG DIAMANATKAN UU, SUMBAR SAAT INI SUDAH BERAPA PERSEN YANG TERALISASI? Pada tahun 2008, realisasi anggaran pendidikan Sumbar sudah mencapai angka 19 persen. Ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Pemprov Sumbar untuk betul-betul memajukan pendidikan Sumbar, serta stimulus bagi kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. Tetapi dibanding dengan kebutuhan, angka tersebut masih kurang. Misalnya untuk biaya operasional saja lebih dari Rp1,5 triliun. Belum lagi dengan biaya investasi dan biaya personal, serta faktor lainnya. SAAT INI UNTUK SUMBAR FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG BUTUH PEMBENAHAN TERKAIT PENDIDIKAN? Ya cukup banyak, seperti sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas. Pembenahan sekolah diarahkan menuju pencapaian delapan standar pendidikan nasional, sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Begitupun dengan kepala sekolah, guru dan pengawas, mereka hendaknya juga memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam pendirian sekolah, baik swasta atau pembangunan unit sekolah baru, harus jelas. Jangan hanya mengejar jumlah siswa (kuatitas) tanpa memperhatikan aspek mutunya (kualitas). SEBENARNYA PERSOALAN PENDIDIKAN SELAIN MINIMNYA SARANA DAN PRASARAN, BURUKNYA FISIK SEKOLAH, SERTA LAINNYA, JUGA ADA YANG PENTING YAITU, RENDAHNYA KUALITAS GURU. DAN MENURUT SEBAGIAN PIHAK INI DISEBABKAN KARENA KURANGNYA KESEJAHTERAAN MEREKA. BAGAIMANA ANDA MELIHAT INI? Sebenarnya antara kualitas guru dan kesejahteraan guru, tidak bisa dikaitkan begitu saja. Peningkatan gaji guru guna kesejahteraannya tidak serta merta meningkatkan kualitasnya. Karena guru yang berkualitas adalah guru yang profesional. Sedangkan tingkat keprofesionalisme-an seseorang tidak bisa diukur dengan uang. Mereka memiliki beberapa indikator, yaitu S-1 atau D-4, dan memiliki empat macam standar kompetensi berupa kompetensi pedagogik (ilmu bidang pendidikan), kompetensi profesional, kompetensi sosial, serta kompetensi kepribadian. Untuk itulah kami dari Pemprov dan kabupaten/kota, telah melakukan program pemberian beasiswa pada guru SD yang belum S-1 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1. Selanjutnya sertifkasi guru pun dilakukan untuk mengetahui apakah guru telah memiliki ke empat kompetensi itu. Jadi tidak sepenuhnya betul anggapan rendahnya kualitas guru karena kurangnya kesejahteraan mereka. APAKAH PEMERINTAH SUDAH BERBUAT MAKSIMAL UNTUK MEMBERDAYAKAN GURU DAN MEMBUAT ARAH PENDIDIKAN SUMBAR? Kita dari Pihak Provinsi telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pemberdayaan kepada guru, seperti dengan mengadakan pelatihan, training of teacher dan segala macamnya. Tetapi tumpuan utama tetap berada pada kabupaten/kota. Selain itu kegiatan MGMP (Musawarah Guru Mata Pelajaran) serta MKKS (Musawarah Kerja Kepala Sekolah) merupakan hal-hal yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan untuk arah pendidikan, kita akan tetap komit dalam perluasan akses memperoleh pendidikan, lewat program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Bahkan dari 19 persen total anggaran pendidikan, 30 persennya di lpot untuk program ini. Kemudian arahnya baru kita lanjutkan untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. BERAPA PERSENTASE ANAK YANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN SEKOLAH DI SUMBAR? Untuk tingkat SD (umur 7-12 tahun) angka partisipasi murni (APM) sudah mencapai 98 persen. Artinya masih ada sekitar 2 persen lagi yang tidak bersekolah, sebagian besar berada di daerah-daerah pelosok. Untuk tingkat SMP (umur 13-15 tahun) angka partispasi kasar (APK) mencapai 90,57 persen. Jadi masih ada 9,43 persen lagi yang belum mengenyam pendidikan tingkat SLTP. Sedangkan untuk SMA, APK-ya baru mencapai 65,5 persen. Artinya masih ada sekitar 44,5 lagi anak tingkat SMA yang tidak bersekolah. APA PROGRAM DARI DINAS PENDIDIKAN UNTUK MENGATASI HAL ITU? Ya kalau untuk tingkat SD kita akan semakin giatkan program Kejar Paket A. Disamping memaksimalkan dan optimalisasi fungsi sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA, dengan melakukan pembangunan unit sekolah baru (USB), penambahan daya tampung serta ruang kelas, dan membuat sekolah bersertifikat intenasional. Disamping pembangunan fisik, rehabilitasi terhadap bangunan yang sudah ada juga terus dilakukan. Pada tahun 2007, sudah dilakukan untuk 77 unit sekolah di Sumbar dengan biaya mencapai Rp19,3 miliar. Termasuk pembangunan SD-SMP satu atap ke daerah-daerah yang banyak anak usia sekolah tapi jarang bangunan sekolahnya. (***) Dari: Padang Ekspres Edisi Sabtu, 03 Mei 2008 | ||
| Berita Berita Terkini Lainnya | ||
|
