| Berita / Berita Populer |
Tunjangan Daerah Tinggal Selangkah Lagi
| Oleh arif | ||
| ||
| Seluruh guru SMA 5 Padang menuntut Pemko Padang mencairkan tunjangan daerah (tunjada) mereka. Sesuai janji Pemko, awal Maret ini tunjada semua pegawai termasuk guru, sudah cair. Selain itu mereka juga mempertanyakan kenapa tunjada Kota Padang lebih kecil daripada tunjada daerah lain seperti Solok Selatan, Solok dan Dharmasraya. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Yusman Kasim, saat melakukan peninjauan pelaksanaan Pra Ujian Nasional (UN) hari ketiga, Kamis (6/3) lalu.
“Kemarin Pak Wali janji tunjada cair awal Maret, Pak. Tapi sampai kini kok belum cair,” ujar mereka serempak di ruang majelis guru sesaat setelah pelaksanaan Pra UN jam pertama selesai. Menjawab pertanyaan para guru tersebut, Wawako langsung mengontak Kabag Keuangan Setdako Padang, Corry Saidan melalui handphone selulernya yang diloudspeakerkan. Menurut Corry, saat ini Bagian Keuangan telah menyiapkan dana untuk pembayaran tunjada tersebut, tetapi pencairannya menunggu Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Dinas Pendidikan yang diikuti persyaratan dokumen-dokumen. Namun hingga hari kemarin, kata Corry, belum ada permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tidak ada hambatan di Keuangan Pak. Kalau SPP-nya sudah diserahkan oleh Dinas dan lengkap, kami pasti akan bayarkan. Hari itu diserahkan, hari itu juga kami akan keluarkan,” ujar Corry. Mendengar jawaban tersebut, Wawakopun langsung mengontak Kepala Dinas Pendidikan, Nur Amin yang tengah berada di luar kota. Wawako Padang meminta Kepala Dinas Pendidikan agar sesegara menyelesaikan SPP yang masih belum tuntas. “Tolong ya Pak Nur Amin, kasian guru-guru kita sudah menunggu-nunggu,” ujarnya. Nur Amin berjanji, ia akan segera menuntaskan persyaratan pencairan dana tersebut. Setelah mengontak dua pejabat teras Kota Padang tersebut, Wawako Padang meminta para guru bersabar, karena hal itu tersangkut administrasi, bukan ketiadaan dana. Terkait tunjangan daerah yang masih kecil dibandingkan daerah lain, Wawako mengatakan karena hal itu konsekuansi dan kemampuan keuangan daerah. Jumlah pegawai di Kota Padang mencapai 13 ribu lebih, sementara APBD Padang relatif kecil. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah APBD yang besar di daerah lain dan jumlah pegawainya juga sedikit. (***) Sumber: padangekspres.co.id | ||
| Berita Berita Populer Lainnya | ||
|
