| Berita / Berita Populer |
Potret: Ke Mana Arah Pendidikan Kita?
| Oleh arif | ||
| ||
| Ke Mana Arah Pendidikan Kita?
Tonny D Widiastono Siapa pun tahu, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur merupakan daerah terkaya di Indonesia. Kekayaan itu termanifestasi dalam berbagai gedung megah di kota Tenggarong, ibu kota kabupaten, dengan arsitek perpaduan modern dan lokal. Taman-taman di kota tersebut juga tertata rapi. Kemewahan gedung pemerintah dan swasta juga merembet ke rumah para pejabat dan tauke di kota yang berjarak 45 menit penerbangan dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Semua itu kian lengkap dengan hadirnya Taman Wisata Pulau Kumala di tengah Sungai Mahakam yang mengalir melalui kota tersebut. Kemegahan dan kemewahan gedung serta perumahan pejabat di Tenggarong itu bisa dimaklumi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlimpah. Namun, adakah kemegahan dan kemewahan itu merembes ke bidang-bidang lain, seperti pendidikan? Tengoklah kondisi bangunan banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan. SMPN I Tenggarong yang terletak di jantung kota—Jalan Ki Hadjar Dewantara—kini memerlukan bantuan karena bangunan sudah rapuh dan bocor. Sementara itu, di Kecamatan Muara Badak masih ada SD filial yang terpaksa memanfaatkan rumah warga dengan kondisi seadanya. Dua sekolah itu hanya contoh. Jangan terulang Buruknya sarana pendidikan hampir selalu muncul di media. Atas berita itu, pemerintah setempat selalu seperti kebakaran jenggot. Namun, lagi-lagi tindakan baru bisa dilakukan bila tersedia anggaran. Jika tidak, sarana pendidikan itu dibiarkan hancur, tak peduli apakah bangunan itu akan menimpa murid atau gurunya. Buruknya sarana pendidikan, tak hanya terjadi di tempat yang jauh dari ibu kota negara. Di Jakarta dan sekitarnya pun ada puluhan sekolah yang kondisi gedungnya menyedihkan, bahkan membahayakan keselamatan siswa. Negara maju Keadaan itu amat kontras dengan kesadaran para pemimpin negara maju perihal pendidikan, yang dinilai amat penting untuk membangun bangsa, diwujudkan dalam menyediakan anggaran dan berbagai keputusan politik yang mendukungnya. Taiwan, negeri kecil yang hampir 60 persen wilayahnya berupa pegunungan, secara konstruktif mengutamakan pembangunan pendidikan. Disadari, kunci sukses pendidikan terkait besarnya alokasi dana serta besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan swasta. Dana yang selalu disediakan adalah 20 persen, angka yang dinilai relatif memadai untuk pengembangan pendidikan. Bagaimana pendidikan di Malaysia dikembangkan? Negeri jiran yang semula hampir sepenuhnya meniru Indonesia itu sudah melangkah jauh, hasil pendidikan yang ditempatkan sebagai sarana membangun bangsa. Kesadaran pentingnya pendidikan itu didukung anggaran memadai. Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) memberi anggaran pendidikan 7,8 persen (sekitar 330 juta ringgit) dari seluruh anggaran 4,2 miliar ringgit. Pada Rancangan Malaysia Kesembilan, anggaran pendidikan naik jadi 20,6 persen dari seluruh anggaran di Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk membangun bangsa yang bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan baru sebatas wacana. Terbukti, tuntutan 20 persen anggaran seperti diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen tidak bisa dipenuhi. Berbagai akal dicoba. Lalu, muncul keputusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), anggaran 20 persen pendidikan sudah termasuk gaji guru. Padahal, di departemen mana pun, gaji guru tidak termasuk dalam anggaran pembangunan departemen terkait. MK mengecewakan Keputusan MK yang menguatkan putusan memasukkan gaji guru sebagai salah satu komponen anggaran pendidikan negara membuat Iwan Hermawan, Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), kecewa. Keputusan itu merupakan kekalahan rakyat yang sedang memperjuangkan biaya sekolah murah.>kern 401m<>h 9737m,0<>w 9737m Dalam kacamata Direktur Institute of Education Reform Universitas Paramadina Utomo Dananjaya, tuntutan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945 Amandemen adalah buah reformasi pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 merupakan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen Pasal 31 juga mempertegas hak rakyat serta kewajiban pemerintah. ”Tetapi, amanat itu tak kunjung dipenuhi,” tutur Utomo. Bagi Soedijarto, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), keputusan MK itu menghasilkan hal-hal semu. Masuknya unsur gaji guru dalam 20 persen anggaran pendidikan memunculkan kekhawatiran tidak adanya dorongan untuk kenaikan anggaran pendidikan secara signifikan. Padahal, negara yang berpendidikan maju selalu menempatkan anggaran pendidikan sebagai yang teratas. Mengutip UNESCO, Soedijarto mengungkapkan, tahun 1996 anggaran pendidikan negara maju rata-rata 5,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), negara berkembang 4,2 persen dari PDB, dan negara terbelakang 2,8 persen dari PDB. Namun, Indonesia sebagai negara berkembang baru 1,4 persen dari PDB. Tahun 2004, data UNDP dalam terbitan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2001 anggaran pendidikan Indonesia sekitar 10 persen dari APBN (1,5 persen dari PDB), sementara Thailand 30 persen dari APBN, Myanmar 18 persen, dan Butan 16 persen dari APBN. Rendahnya pemahaman pembangunan pendidikan yang termanifestasi dalam penyediaan anggaran jelas akan memengaruhi kualitas manusia Indonesia, selain dua indikator lain yang saling terkait, panjang usia dan standar hidup. Inilah yang sering dijadikan pegangan untuk melihat indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia yang amat rendah. Perbaikan kesehatan dan standar hidup tak akan berjalan sempurna jika pendidikan tidak ditangani serius. Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki pembangunan manusia Indonesia. Kini, setelah muncul keputusan MK itu, lahir pertanyaan, ke mana arah pendidikan kita? Sumber: kompas.com Sabtu, 8 Maret 2008 | 01:50 WIB (CAS/FUL/BRO/WAD/RAZ/ DYA/YOP/BEN/ANS/INE) http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.08.01501517&channel=2&mn=154&idx=154 | ||
| Berita Berita Populer Lainnya | ||
|
